Secara harafiah bermakna bahwa para pengikut hanya mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh para pemimpin yang ada di depan. Namun masih ada tambahan kata Handayani yang sering dimaknai sebagai kebaikan. Jadi masyarakat akan mengikuti perilaku tokoh masyarakat manakala apa-apa yang disampaikan dan dijalankan tokoh tersebut memiliki nilai-nilai kebaikan.
Dalam konteks tradisi Jawa, perilaku pemimpin senantiasa difahami sebagai sebuah kebenaran. Perkataan dan tindakan pemimpin senatiasa dalam bingkai kebenaran. Adalah menjadi kewajiban bagi warga masyarakat untuk menjalankan apa-apa yang dikehendaki pemimpin, karena menjalankan perintah pemimpin adalah sebuah ibadah. Pemimpin dan masyarakat akhirnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, atau yang dikenal dengan istilah manunggaling kawulo lan gusti.
Dalam konteks studi resolusi konflik, kondisi masyarakat yang berwatak paternalistic seperti halnya masyarakat Jawa, sesungguhnya rentan untuk direkayasa oleh elit untuk memobilisasi masyarakat untuk kepentingan elit. Elit yang difahami sebagai figur yang diterima tanpa reserve, memberikan ruang yang besar bagi terbentuknya politisasi kebenaran dalam bentuk politisasi agama maupun budaya. Politik modern memang memberikan gambaran yang lebih kritis dan rasional, bahwa bentuk-bentuk kultus dan absolutism seringkali hanya melekat pada pemimpin. Sejatinya proses pengkultusan tersebut secara sengaja didesain untuk senantiasa mempertahankan legitimasi kekuasaan atas masyarakat.
Namun, nilai Tut Wuri Handayani, jika dibaca secara mendalam sesungguhnya bukan merepresentasikan absolutisme. Pemimpin tidak selamanya sebagai kelompok masyarakat yang tak punya dosa, pemimpin bisa salah, atau sengaja berbuat salah. Sehingga pilihan kata handayani, sebagai katup pengaman. Sebagaimana dalam tradisi Islam mencerminkan bahwa ketaatan pada pemimpin memang sebuah kewajiban, namun tak ada kewajiban taat kepada pemimpin manakala pemimpin tersebut memerintahkan kepada keburukan (laa tha’ah fii ma’syiyyah).
Nilai ini sejatinya dapat dipergunakan sebagai dasar bangunan masyarakat yang kritis terhadap perilaku dan kebijakan pemimpin. Masyarakat akan menjadi “pengadil” sejati bagi perilaku masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki daya kritis yang tinggi, upaya pemimpin untuk menciptakan konflik dengan masyarakat lain (politik kambing hitam) sebagai sarana meningkatkan kekuasaan atas masyarakat, sedikit banyak akan berkurang. Pemimpin tidak bisa bermain api sebagai sarana mendapatkan kekuasaan, karena justru dengan pemimpin yang suka bermain api maka legitimasi kepemimpinan atas masyarakat akan berkurang bahkan diambil paksa oleh masyarakat