Proses penyelesaian konflik politik melalui mekanisme hokum seringkali tidak popular terjadi di antara partai politik. Konflik politik biasanya diselesaikan melalui proses politik, baik dengan melakukan lobi-lobi politik ataupun dengan tekanan politik agar aspirasi dan kepentingan politiknya bisa difahami dan diterima oleh kelompok yang lain.
Diagram berikut menunjukan pola yang agak berbeda, karena hamper sekitar 59% menyakini bahwa penyelesaian politik melalui mekanisme aturan legal formal sedemikian penting. Argumentasi besar pentingnya penyelesaian politik melalui mekanisme hokum hokum, bahwa penyelesaian melalui mekanisme hokum memiliki legalitas yang tinggi dibandingkan dengan mekanisme politik yang seringkali bersifat cair. Issue seputar penetapan calon terpilih dalam proses politik terkait dengan sengketa pemilihan atau selisih suara, ataupun issue korupsi yang dialamatkan ke partai politik, seringkali membutuhkan penyelesaian secara hokum agar terdapat keputusan tetap dan mengikat.
Diagram

Sumber: Data Primer

Hanya ada sekitar 19% responden, yang tidak sepakat bahwa penyelesaian konflik politik diselesaikan melalui mekanisme hokum. Pandangan ini didasarkan kepada logika politik dan hokum sebagai sesuatu yang berbeda. Regim politik dianggap sebagai representasi regim hokum. Penyelesaian politik melalui mekanisme hokum seringkali dianggap tidak adil. Persoalan politik adalah persoalan yang bisa ditawar, dan tidak harus menang kalah. Sedangkan penyelesaian secara hokum akan berwatak zero sum game, ada yang kalah mutlak dan ada yang menang mutlak. Proses penyelesaian melalui mekanisme hokum seringkali dipilih sebagai pilihan terakhir, manakala penyelesaian secara politik mengalami jalan buntu, sehingga membutuhkan proses arbitrase.
Dalam konteks kasus politik terkait dengan keberadaan UU Keistimewaan, sampai saat ini masih mengalami deadlock, sehingga masing-masing fihak masih terus melakukan “upaya” politik, sebelum produk hokum yang mengikat disahkan. Apa gunanya produk hokum segera keluar, namun malah justru merugikan komunitas politik di Yogyakarta. Pernyataan ini banyak disampaikan oleh peserta FGD dalam membahas diskursus politik keistimewaan di Yogyakarta.
Sedangkan ada sekitar 22% responden menganggap bahwa proses penyelesaian politik melalui mekanisme hokum merupakan sesuatu yang wajar. Indonesia sebagai Negara hokum (rechtstaat), bukan sebagai Negara kekuasaan (machtstaat). Jika memang mekanisme hokum dianggap lebih baik daripada penyelesaian politik maka pilihan melalui mekanisme hokum akan dipilih, demikian juga sebaliknya, jika mekanisme politik dianggap lebih baik maka penyelesaian konflik politik akan mempergunakan mekanisme politik.