Penyelesaian konflik politik melalui mekanisme personal difahami sebagai bentuk penyelesaian politik melalui pendekatan interpersonal atau antar pribadi. Issue kelekatan dan koneksitas digunakan untuk membangun kepercayaan fihak-fihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan bagi penyelesaian masalah. Terdapat sekitar 59% responden yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik politik melalui mekanisme personal, angka ini sama dengan penyelesaian politik melalui mekanisme hokum. Argumen dasar yang mendasari pentingnya penyelesaian politik melalui pendekatan personal adalah ada kecenderungan konflik politik lebih banyak disebabkan mis-komunikasi dan mis-persepsi. Politik adalah komunikasi. Konflik politik difahami ditimbulkan oleh banyaknya distorsi pesan, baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh actor-aktor politik.
Konflik politik adalah sesuatu yang sangat lentur, kadang mengeras, kadang melunak. Konflik politik tidak bisa kemudian dibawa kea rah konflik yang bersifat hitam putih dan idiologis. Konflik politik sebagai sesuatu yang bisa dipertukarkan satu sama lain. Dengan demikian, kemampuan melakukan komunikasi informal melalui pendekatan personal diharapkan akan bisa mengurangi distorsi pesan, sehingga akan memungkinkan persoalan politik tersebut bisa dinegosiasikan ulang.
Namun, ada sekitar 13% yang menyatakan bahwa penyelesaian politik melalui mekanisme personal adalah sesuatu yang absurd dan rentan dengan korupsi politik. Penyelesaian melalui mekanisme personal dianggap menyederhanakan masalah, dan cenderung dimanipulasi oleh kelompok-kelompok elit tertentu, yang dikhawatirkan justru akan merusak penyelesaian politik.

Diagram

Sumber: Data Primer
Namun ada sekitar 28% responden menyatakan penyelesaian politik melalui mekanisme personal sebagai sesuatu yang biasa. Prosentasenya lebih besar dibandingkan dengan penyelesaian hokum, yang kemudian bisa dimaknai bahwa penyelesaian konflik politik melalui mekanisme personal dianggap sebagai kewajaran politik. Argumentasi dasar dari pandangan ini adalah penyelesaian konflik politik seringkali menemui kebuntuan atau deadlock, pendekatan personal justru diyakini akan bisa mengurai kebuntuan-kebuntuan politik, sehingga proses penyelesaian konflik politik bisa dilakukan dengan baik. Pendekatan personal juga dianggap penting sebelum dikeluarkan keputusan hokum yang mengikat, karena dengan pendekatan personal tersebut keputusan-keputusan hokum yang bersifat hitam putih, bisa dinegosiasikan terlebih dahulu.
5. Kekuasaan
Proses penyelesaian politik dengan mengunakan mekanisme kekuasaan difahami sebagai bentuk penyelesaian politik dengan menggunakan instrument kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu actor. Sehingga pola penyelesaian berbentuk satu arah, dari fihak yang memiliki kekuasaan dan kekuatan lebih. Dalam diagram berikut menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 19% responden yang sepakat dengan model penyelesaian politik dengan basis kekuasaan. Argumen dasar dari pandangan kelompok ini adalah penyelesaian melalui pendekatan kekuasaan tidak selamanya buruk. Pada issue-issue tertentu pendekatan kekuasaan penting untuk mencegah tidak terjadinya ekskalasi konflik sebagai akibat terjadinya kekosongan otoritas. Kekerasan justru akan semakin membesar jika actor-aktor politik yang berkonflik justru memanfaatkan kekosongan otoritas tersebut sebagai mekanisme untuk mendapatkan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan juga tidak bisa digeneralisir sebagai pendekatan otoriter dan militeristik. Demokrasi sejatinya juga memberikan ruang yang longgar bagi kekuatan politik yang berkuasa untuk membawa masyarakat ke sebuah titik. Sepanjang dilakukan secara fairness dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan maka pendekatan kekuasaan adalah sah-sah saja dalam politik.
Diagram

Berbeda dengan kelompok yang bisa menerima pendekatan kekuasaan, terdapat 59% responden yang menyatakan ketidaksepakatannya terhadap penyelesaian konflik politik melalui pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan digeneralisir dengan pendekatan kekerasan dan tidak demokratis, sehingga sering diidentikkan dengan pendekatan “Orde Baru”. Argumen dasar dari penolakan terhadap penyelesaian konflik melalui mekanisme kekuasaan berangkat dari asumsi besar bahwa pendekatan kekuasaan akan menyebabkan distorsi konflik, yang kemudian berujung kepada distorsi masalah dari konflik. Konflik dalam konteks permukaan sepertinya mengalami de-eskalasi, namun sebaliknya di tingkat tertentu justru mengalami ekskalasi yang bisa jadi tidak terukur. Konflik yang bersifat latent dalam batas tertentu malah lebih berbahaya dibandingkan dengan konfik yang bersifat manifest. Yang paling berbahaya dari pemeliharaan konflik latent adalah aktivitas manipulative untuk mempertahankan legitimasi suatu regim. Atas nama bahaya laten, maka segala bentuk tindakan diskriminatif menjadi bisa dimengerti bahkan legal. Semakin banyak persoalan dilatenkan, sesungguhnya sebagai bentuk dari upaya melanggengkan masalah, dan melanggengkan kekuasaan itu sendiri.
Adapun 22% responden yang menyatakan pandangan bahwa pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian politik sebagai hal yang wajar dibangun dari argument bahwa politik adalah kekuasaan. Pada titik tertentu, politik harus difahami sebagai kekuasaan ansich, sebagaimana pendekatan realis. Siapa yang kuat siapa yang berkuasa, siapa yang bisa memanipulasi dialah yang berkuasa. Perkaranya bukan pada persoalan tidak bermoral atau lebih bermoralnya pendekatan kekuasaan, tetapi efektifitas politik pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Aktor politik sudah bisa memilih, kapan harus menggunakan kekuasaan, kapan harus menggunakan pendekatan hokum maupun persuasive.