Tidak hanya kabar baik, gelombang demokratisasi di Indonesia juga menebarkan kabar buruk selama keberadaannya di Negeri dengan kekayaan budaya dan keragaman etnik yang tinggi ini. Sejak runtuhnya rezim otoriter orde baru, secercah harapan untuk demokrasi yang tidak semu mulai hadir di benak masyarakat Indonesia. Segera setelah otonomi daerah digelar, pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) seolah menjadi menu utama pemerintah pusat dengan tujuan masyarakat Indonesia telah siap masuk ke dalam babak baru era demokrasi. Ironisnya, sekali lagi, tidak hanya kabar baik yang mengiringnya, sederet kabar buruk akan terjadinya disintegrasi, konflik etnik dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi terus membayangi demokratisasi di Indonesia terlebih lagi pada saat Pilkada tersebut diselenggarakan.
Sejak tahun 2005 hingga Agustus 2008, Indonesia telah mencatat prestasi yang terang benderang. Tercatat bahwa sebanyak 360 kali Pilkada tingkat kabupaten dan 20 tingkat provinsi telah dilaksanakan di Indonesia, sebagai bukti betapa kuatnya komitmen rezim SBY terhadap pengejawantahan nuansa demokrasi. Dari total provinsi dan kabupaten yang melaksanakan Pilkada ini, secara umum, ada dua partai politik besar yang masih mendominasi arena perpolitikan nasional dan lokal, yaitu PDI Perjuangan dan Golkar. PDI Perjuangan berhasil memenangkan Pilkada di 15 Provinsi dan 166 kabupaten/kota sementara Partai Golkar berhasil menorehkan tinta emasnya di hanya 7 provinsi dan 154 kabupaten/kota.
Barangkali Indonesia perlu berbangga hati dengan keberhasilan tersebut karena besarnya kuantitas pemilihan kepala daerah langsung yang telah dilaksanakan. Namun, rezim pemerintah tidak perlu melulu menjualnya sebagai bukti keberhasilan pemerintah mengingat realita politik yang ada. Pelaksanaan Pilkada tidak semuanya berjalan dengan mulus dan bebas hambatan. Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga saat ini menunjukkan kecenderungan akan terjadinya demokrasi transaksional dan terjebak dalam nuansa elektoralisme.
Seharusnya, Pilkada menjalankan perannya dalam bingkai dictum penguatan demokrasi kerakyatan sebagai bentuk dukungan atas pelembagaan demokrasi di tingkat lokal. Namun, yang terjadi adalah Pilkada kerap berubah menjadi media transaksi politk dengan motif ekonomi segelintir elit politik lokal. Pilkada tidak disertakan dengan kedewasaan berpolitik dan profesionalitas penyelenggaraan sehingga seringkali menuai konflik horizontal antar elemen masyarakat setempat. Perlu diketahui pula, hampir 40% dari total daerah penyelenggara Pilkada menghadapi konflik dan sejumlah kasus hukum. Tak jarang, ajang penguatan pelembagaan demokrasi lokal itu diwarnai dengan tindakan anarkis berupa pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum bahkan bentrokan fisik antar pendukung yang mengusung masing-masing calon kepala daerah. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri mencatat sedikitnya 23 daerah mengalami konflik Pilkada.
Pada 23 Juli 2008, Jawa Timur melaksanakan perhelatan akbar. Pemilihan kepala daerah langsung digelar. Sebagai catatan, banyak pengamat politik yang menggaris-bawahi signifikansi pengawalan ekstra ketat terhadap persiapan dan penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur tersebut. Hal ini dikarenakan keberagaman etnik, adanya pengaruh tokoh agama yang kuat dengan masyarakat sehingga ada kekhawatiran gerakan memobilisasi grass root oleh elit lokal, dan latar belakang sejarah yang pernah melibatkan etnis tertentu dalam konflik sosial yang masif dan destruktif beberapa waktu yang silam. Hasil akhir dari pemilihan putaran pertama menghasilkan dua pasang kandidat dengan suara mayoritas yaitu Syaifullah Yusuf dengan Sukarwo (KarSa) dan Kofifah dengan Mudjiyono (KaJi). Hingga pelaksanaan pemilihan putaran kedua, Pilkada Jawa Timur didominasi oleh konflik horizontal yang cenderung mengarah pada disintegrasi atau pembelahan sosial. Konflik diawali dengan penemuan kecurangan yang dilakukan baik selama persiapan Pilkada hingga tahap penyelenggaraan. Kecurangan itu berkisar pada data fiktif DPT, proses penyusunan DPT yang tidak transparan.
Alhasil, konflik horizontal yang melanda Pilkada Jawa Timur tersebut berdampak pada dimensi masyarakat Jawa Timur secara ekonomi dan politik, hukum dan keamanan serta sosial dan budaya. Ibarat dua mata koin yang saling bersebelahan, dampak tersebut bisa menjadi sesuatu yang konstruktif namun juga boomerang.