Posisi Nahdlatul Ulama ( NU ) sebagai Ormas terbesar di jawa Timur berada pada posisi sangat strategis ketika Pilkada Jatim dilaksanakan. Sebagian besar masyarakat Jawa Timur adalah pengikut Ormas ini, ditambah dengan beberapa kadernya yang ikut serta sebagai kontestan Pilkada Jatim membuat NU harus menentukan sikap atas realitas tersebut. Untuk itulah, dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2008 itu, secara kelembagaan NU berupaya untuk menjaga netralitas dalam kontestasi demokrasi di tingkat lokal tersebut. Secara formal NU mengambil sikap untuk menjaga harmonisasi diantara warga Nahdliyin sekaligus kader NU yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ini merupakan babak baru bagi artikulasi politik kebangsaan dan kerakyatan Nahdlatul Ulama (NU).
Setelah ketegangan yang menyertai proses pra pencalonan Gubernur dan Wakil gubernur (pilgub) Jawa Timur berlalu, Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur menggelar Halaqah Maslahah Ammah (HMA) di Asrama Haji Sukolilo. Dalam forum tersebut, PWNU memaparkan perspektif NU tentang arah pembangunan Jatim di hadapan seluruh kontestan Pilgub Jatim yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Setelah itu, mereka akan dimintai tanggapan dan komitmennya untuk memperjuangkan amanat tersebut.
Ada empat hal yang membuat HMA menjadi sangat strategis. Pertama, Jawa Timur sebagai basis NU, diyakini tidak kurang dari 71% penduduk Jatim adalah warga (jamaah) NU. Karena itu, warga NU merupakan mayoritas penerima manfaat (atau mudarat? ) proses pembangunan di Jatim. Dalam konteks ini, perspektif PW NU dipandang sangat representatif. Kedua, HMA merupakan embrio pelembagaan partisipasi masyarakat dalam kebijakan daerah. Sebagai organisasi masyarakat sipil terbesar dan paling mengakar di Jatim, sudah seharusnya institusi (jamiyah) dan warga (jamaah) terlibat secara aktif dan kritis pada proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Ketiga, dengan HMA, institusi NU diposisikan sebagai pengayom bagi semua kontestan. Hal ini sejalan dengan Khittah NU yang mengamanatkan NU sebagai jamiyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan mana pun. Keempat, HMA diharapkan menjadi instrumen pendewasaan politik masyarakat, bukan sekadar warga NU. Lompatan signifikan ini sekaligus pengejawantahan sembilan butir Pedoman Berpolitik Warga NU yang diputuskan pada Muktamar Ke-28 NU di Krapyak Jogjakarta (1989). Butir ketiga pedoman itu, misalnya, menegaskan bahwa politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan positioning seperti itu, HMA diharapkan dapat meneguhkan (kembali) peran dan fungsi NU sebagai organisasi sosial keagamaan.
Terminologi Maslahah Ammah mulai diadopsi secara resmi dalam keputusan Muktamar Ke-29 NU di Cipasung (1994). Maslahah Ammah diartikan sebagai sesuatu yang mengandung nilai manfaat yang bersifat nyata (haqiqiyah), bukan hipotesis (wahmiyah), serta tidak bertentangan dengan Alquran, hadits, ijma’ dan qiyas. Maslahah ‘Ammah harus selaras dengan tujuan syariat (maqashid al-syari’ah). Yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (al-ushul al-khamsah) yang meliputi keyakinan agama (hifdz al-din), jiwa dan kehormatan (hifdz al-nafs), keselamatan akal (hifdz al-aql), keluarga dan keturunan (hifdz al-nasl), dan hak milik (hifdz al-mal). Juga harus benar-benar untuk kepentingan umum dan tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat atau yang lebih besar.
Strategi NU ini tampaknya cukup untuk membuktikan bahwa secara kelembagaan-formal NU tetap berupaya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Jawa Timur di Tahun 2008, terutama pada Pilkada putaran I. Pada pilkada putaran ke II, meskipun ada kader yang juga ketua muslimat NU, yakni Khofifah, namun secara kelembagaan NU tetap berupaya netral. Meskipun demikian ada sayap NU yakni Muslimat yang cenderung untuk mendukung Khofifah. Ini diperkuat oleh pendapat Nur Hidayat ( wakil sekretaris PWNU Jatim ) dalam wawancara dengan tim peneliti.
“Meskipun di putaran II sangat jelas ada kader NU yang menjadi calon Gubernur, yakni Khofifah, serta Hazim Muzadi berada dibelakang Khofifah, namun induk NU tetap berada di dua kaki, berada di kubu Khofifah dan Soekarwo. Meskipun Muslimat mungkin akan mendukung Khofifah karena faktor ketuanya yang menjadi calon Gubernur”.

Selain menggunakan strategi Halaqah Maslahah Ummah, tampaknya NU sudah cukup lama menyadari bahwa sebagai Ormas sangat mungkin untuk dijadikan tunggangan bagi partai politik atau politisi dalam setiap kontestasi politik. Sadar dengan potensi dirinya yang begitu besar yang sekali waktu bisa dimanfaatkan secara politis oleh pihak berkepentingan, baik individu atau kelompok di dalam maupun di luar NU, maka pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta (1989), NU merumuskan pedoman berpolitik bagi warga NU yang kemudian dikenal dengan Sembilan Pedoman Politik Warga NU (SPPWNU). SPPWNU ini merupakan pedoman praktik berpolitik yang dikembangkan dari prinsip-prinsip Khitah 1926 NU yang dideklarasikan 5 tahun sebelumnya (1984), tepatnya pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo.
Salah satu poin penting pada Khitah 1926 NU tersebut adalah, “NU sebagai jam’iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi masyarakat manapun” (poin 8). Meski demikian, poin ini tidak mengikat warga NU secara individual untuk menggunakan haknya dalam berpolitik sebagaimana dijelaskan pula di rumusan Khitah 1926 NU tersebut. Perlu dicatat, pada konteks digelarnya pemilihan kepala daerah (pilkada), poin di atas menemukan relevansinya untuk dijadikan pedoman politik NU (oleh petinggi Pengurus Wilayah NU dan di atasnya) ketika dihadapkan pada perdebatan “dinonaktifkan atau diberhentikannya figur NU struktural yang maju sebagai calon Gubernur. Sebab, perdebatan seperti dinonaktifkan atau berhenti, seringkali terjadi ketika salah satu tokoh NU struktural mencalonkan diri.
Dalam konteks Pilkada Jatim, salah satu fakta yang bisa diberikan untuk membuktikan hal tersebut adalah perang terbuka antara Ali Maschan Moesa, Ketua Umum PWNU Jatim, yang menjadi calon Wakil Gubernur Soenarjo dari Partai Golkar dengan KH Miftahul Akhyar, Ketua Suriyah PWNU Jatim, yang mungkin hingga sekarang masih belum menemui titik temu untuk melakukan rekonsiliasi meskipun Gubernur terpilih sudah menjabat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sikap sebuah Organisasi Massa dalam mengambil kebijakan agar Kader yang terlibat dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah tidak mengalami konflik yang berkepanjangan.
SPPWNU, sebagai pedoman berpolitik bagi warga NU, seharusnya perlu dibaca, dipahami, dan dihayati kembali, untuk kemudian dijadikan pijakan bagi Nahdliyin dalam menentukan sikap politiknya pada Pilkada di Jawa timur. SPPWNU itu menjelaskan, bahwa berpolitik bagi NU berarti: 1). keterlibatan warga NU sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, 2). Haruslah berwawasan kebangsaan, dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bagi tercapainya tujuan bersama, 3). Usaha pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, 4). Haruslah dilaksanakan dengan moral, etika, dan budaya berketuhanan Yang Maha Esa, 5). Haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional adil, dan sesuai dengan peraturan dan norma-norma disepakati, 6). Usaha untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, 7). Menjauhi tindakan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah persatuan, 8). Mempertahankan persatuan warga NU secara organisatoris, dan 9). Menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional.
SPPWNU di atas bermuara pada tiga orientasi dasar berpolitik, yaitu: terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemaslahatan bersama (maslahat al-ummah), dan terjaminnya perwujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga orientasi dasar politik NU di atas mencorakkan arah politik NU pada apa yang disebut KH Sahal Mahfudz (Rais Aam Pengurus Besar NU) dengan “politik kebangsaan” dan “politik kerakyatan”. Orientasi politik yang mengarahkan gerak juangnya pada upaya utuh dan majunya sebuah bangsa serta terciptanya masyarakat yang berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur.